BANDARLAMPUNG – Pemprov Lampung segera membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat selama ini.
Informasinya, untuk merealisasikan ini Pemprov Lampung sudah mengundang Kakanwil Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) Lampung, Kamis 25 September 2025, untuk memperoleh masukan.
Pembentukan lembaga ini diupayakan, sebagai bentuk respons Pemerintah Provinsi Lampung menyikapi aksi massa yang digelar Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL), beberapa waktu lalu.
Massa menyampaikan tuntutan mereka, agar Pemprov membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria. Aksi dilaksqnakan, bertepatan dengan Peringatan Hari Tani Nasional.
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela yang berdialog langsung kepada perwakilan massa aksi, menyampaikan bahwa,
“sesuai arahan dari pak gubernur, saya menerima aksi massa bersama pak sekda dan stakeholder terkait, kami merespons dari harapan masyarakat, sesuai tuntutan aksi tadi adalah dibentuknya Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria dan kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur ini memutuskan untuk segera membuat tim sesuai dengan harapan yang telah disampaikan tadi.”
Jihan menjelaskan, jika tim fasilitasi yang nanti akan dibentuk Pemprov keanggotaannya akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta stakeholder terkait, termasuk perwakilan masyarakat, petani, dan buruh. (*)
