JAKARTA – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut pengendalian impor dilakukan untuk menggairahkan rantai pasok ubi kayu dalam negeri, memperkuat posisi petani, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas lokal berkelanjutan.
“Pengendalian impor diyakini akan menggairahkan rantai pasok ubi kayu dalam negeri, meningkatkan produksi, serta memperkuat kemitraan petani dan industri,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis 14 Agustus 2025.
Dia menyampaikan kapasitas produksi ubi kayu yang saat ini baru 46,9 persen diproyeksikan naik hingga 95 persen jika kebijakan larangan terbatas diterapkan.
“Jika produksi dalam negeri dapat terpenuhi maka impor tidak diperbolehkan lagi. Ini keputusan sangat strategis, perintah langsung dari Bapak Presiden,” ujar Mentan.
Indonesia tercatat sebagai produsen ubi kayu terbesar ke-5 dunia pada tahun 2022. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), rata-rata produksi nasional 15,7 juta ton dengan luas tanam 611 ribu hektare, luas panen 602 ribu hektare, dan produktivitas 261,71 kuintal per hektare. Adapun capaian produksi tahun 2024 sebesar 15,2 juta ton.
“Sehingga langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi kebangkitan semangat petani singkong, memperkuat posisi tawar mereka di pasar, serta mempercepat program hilirisasi nasional berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan,” tutur Mentan.
Sementara itu, Bupati Mesuji Elfianah mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas langkah pemerintah yang menggagas penerbitan larangan terbatas (lartas) impor untuk komoditas ubi kayu dan produk turunannya.
Menurutnya, kebijakan itu menjadi angin segar bagi petani, termasuk petani singkong di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
”Di Lampung singkong harganya murah, produksinya memang berlebih. Ternyata, di atas ada impor juga. Alhamdulillah Pak Presiden, Pak Menteri berpihak kepada petani dengan ditutup impornya. Kita harapkan harga di daerah nanti bisa naik dengan sendirinya,” kata Elfianah. (*)
