BANDARLAMPUNG – Sinergi antara eksekutif dan legislative akhirnya menyepakati belanja daerah Pemprov Lampung 2026 sebesar Rp7,99 triliun.
Tujuan idealis penetapan belanja daerah tersebut, adalah untuk meningkatkan kualitas hidup warga (masyarakat). Benarkah demikian?
Menaggapi ini, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menyakatan, bahwa perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Lampung 2026 yersebut, merupakan bukti sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Ini adalah komitmen bersama untuk menjalankan fungsi penganggaran yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat,” kata Wagub, Sabtu 8 Agustus 2026.
Di balik total belanja Rp7,99 triliun tersebut, dikatakannya, tersimpan serangkaian target makro yang ambisius.
“Pemerintah Provinsi Lampung tidak ingin hanya sekadar belanja, tapi ingin memastikan setiap rupiah berdampak pada kualitas hidup warga,” imbuhnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipatok pada level 74,00 hingga 74,40 poin.
Sejalan dengan itu, angka kemiskinan ditargetkan melandai ke angka satu digit, yakni di kisaran 8,90 hingga 9,65 persen.
Pemerintah menargetkan tingkat kemantapan jalan di seluruh provinsi mencapai 83,55 hingga 85,70 persen. (*)
