BANDARLAMPUNG – Penataan ruang laut berkelanjutan, dilakukan untuk mendukung penerapan ekonomi biru di wilayah Lampung.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, pada Sabtu 25 Juli 2026.
“Provinsi Lampung, tentu sudah ada program penataan ruang laut berkelanjutan. Sebab, ini menjadi instrumen penting untuk mendorong pembangunan di wilayah pesisir melalui pengembangan ekonomi biru,” kata Bani.
Dengan adanya penataan ruang laut berkelanjutan, kata dia, kedepannya bisa mengimplementasikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi di ruang laut dengan kelestarian ekologi.
“Rencana tata ruang laut adalah perizinan atas seluru aktivitas di ruang laut, dan ini akan mencegah potensi kerusakan ekosistem atas adanya aktivitas ekonomi di ruang laut,” ujar dia.
Dalam peta tata ruang laut Provinsi Lampung yang terintegrasi darat, dan tertera di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 tahun 2023, telah terakomodir mengenai zona konservasi perairan tersebut.
“Dalam mendukung ekonomi biru pada zona konservasi perairan Way Kambas Kabupaten Lampung Timur, telah mengimplementasikan ekonomi biru. Dimana dalam kawasan konservasi ada pengaturan di tiap zona,” terangnya. (*)
