Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menegaskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) tidak boleh dipahami sebatas kewajiban administratif, melainkan harus menjadi instrumen strategis dalam memperbaiki sistem pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam acara penyerahan LHP Semester II Tahun 2025 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
Menurut Giri Akbar, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“DPRD menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus dijalankan secara sungguh-sungguh, tidak berhenti pada pemenuhan formalitas, tetapi diarahkan pada perbaikan sistem, peningkatan kinerja, dan pencegahan risiko berulang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti isu ketahanan pangan sebagai agenda strategis daerah yang berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, pengendalian inflasi, dan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan pangan, kata dia, harus konsisten dan berpihak kepada petani agar sektor ini semakin kuat dan berkelanjutan.
Selain itu, Giri Akbar mengingatkan pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dan akuntabel.
Menurut dia, BUMD merupakan instrumen kebijakan ekonomi daerah yang menggunakan keuangan publik sehingga wajib menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik.
Ia menegaskan DPRD Provinsi Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan demi memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menutup sambutannya, Giri Akbar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung atas profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPK, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
