Bandar Lampung – Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum meneguhkan kembali peran pers sebagai pengawal demokrasi, bukan sekadar penyampai informasi.
Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, menegaskan media harus tetap berani, independen, dan konsisten berpihak pada kepentingan publik.
Menurut dia, pers memikul tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan publik berjalan transparan dan akuntabel.
Di tengah dinamika politik dan pembangunan daerah, fungsi kontrol sosial media dinilai semakin relevan.
“Pers bukan hanya memberitakan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan apa yang terjadi itu benar-benar untuk kepentingan rakyat. Di situlah peran kritis dan keberanian dibutuhkan,” ujar Fatikhatul, Senin (9/2/2026).
Ia menilai tantangan jurnalistik di era digital kian kompleks. Derasnya arus informasi kerap mengaburkan batas antara fakta dan opini.
Karena itu, profesionalisme serta kepatuhan pada kode etik jurnalistik harus menjadi fondasi utama.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan kebenaran. Verifikasi dan akurasi adalah harga mati agar pers tetap dipercaya masyarakat,” katanya.
Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung itu juga menekankan, pers yang sehat akan melahirkan ruang publik yang sehat.
Media yang kredibel dinilai mampu membentuk opini publik yang konstruktif sekaligus mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi.
Ia berharap insan pers di Lampung konsisten mengangkat isu-isu kerakyatan, mulai dari pendidikan, kesejahteraan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia semakin kuat, berintegritas, dan tetap menjadi penjaga nurani demokrasi,” ujarnya.
